• SBY: LSM Lokal Yang Bekerjasama dengan LSM Asing Jangan Obrak-abrik Indonesia

    SBY: LSM Lokal Yang Bekerjasama dengan LSM Asing Jangan Obrak-abrik Indonesia

    Written by Admin Lintas Berita   December 22, 2011   No Comments »

    Jakarta – Presiden SBY ternyata juga memperhatikan kritik-kritik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyrakat (LSM) asing terkait dengan isu lingkungan. SBY mengkritik kepada LSM asing tersebut yang terlalu sering mencampuri urusan internal Indonesia. “Dalam kaitan...

  • Belajar dari Kasus Mesuji, DPR Harus Revisi UU Perkebunan

    Belajar dari Kasus Mesuji, DPR Harus Revisi UU Perkebunan

    Written by Admin Lintas Berita   December 21, 2011   No Comments »

    Jakarta – UU 18/2004 Dinilai tidak berpihak pada para petani. Kasus kekerasan pengusaha perkebunan terhadap para petani seperti yang menimpa warga di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, membuat Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron prihatin. Belajar dari kasus...

advertisement

Posts Tagged With 'Video Tragedi Mesuji'

Aparat Membiarkan Tragedi Mesuji Terjadi

Posted by Admin Lintas Berita December 22, 2011 No Comments »

Benarkah Jajaran Aparat Pengaman yang bertugas di areal x tragedi, sengaja membiarkan kasus tersebut terjadi..???

Kasus penganiayaan di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumsel dinilai dibiarkan terjadi oleh aparat keamanan setempat. Menurut anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding aparat yang bertanggung jawab di kawasan tersebut mengetahui sinyal akan ada kekerasan 3 hari sebelum peristiwa tersebut.

“Kita melihat terjadi pelanggaran hak asasi. Ada pembiaran dari aparat. Karena sebelum kejadian terjadi pihak masyarakat telah melaporkan masalah ini kepada pihak keamanan tanggal 17 april 2011, bahwa ada sekelompok orang berbadan tegap berambut cepak. Tapi tidak bisa menyimpulkan juga apa itu aparat keamanan yang disewa atau yang dsewa pihak perusahaan,” kata Suding kepada wartawan di DPR, Jalan Gatot Sobroto, Jakarta, Selasa, (20/12/2011).

Sayangnya laporan warga ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Sehingga meledaklah kasus yang membuat banyak pihak dirugikan hingga timbul korban jiwa.

“Laporan ini memang berpotensi adanya konflik horizontal antara perusahaan dengan warga masyarakat. Namun laporan tanggal 17 ini tidak ditanggapi aparat keamanan. Sehingga terjadilah bentrok pada 21 April tersebut,” tuntas politisi Partai Hanura ini.

Sebelumnya, sejumlah warga mengadu ke Komisi III DPR mengenai upaya penggusuran terkait perluasan kebun sawit di Mesuji, Lampung. Upaya penggusuran tersebut menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa di ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan sawit asal Malaysia sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Gubernur Lampung Sebut Lembaga Adat Megoupak Provokator

Posted by Admin Lintas Berita December 22, 2011 No Comments »

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyesalkan laporan dari Lembaga Adat Megoupak ke Komisi III DPR RI yang tidak berpegang data valid. Menurut dia, kondisi Register 45 Mesuji, Lampung sudah mulai tenang setelah dirinya turun ke kabupaten itu 7 Desember lalu.

’’Akhirnya ribut lagi sekarang. Jangan orang perorangan ngomong dengan pakaian adat, langsung disebut tokoh adat. Adat yang mana? Lembaga adat yang diakui adalah Majelis Pertimbangan Adat Lampung,’’ kata Oedin, sapaan akrabnya, kemarin.

Menurut dia, konflik yang terjadi saat ini dijadikan pengalaman berharga. Semua permasalahan hendaknya diselesaikan secara berjenjang. Mulai dari kepala desa, camat, bupati/wali kota, hingga gubernur. Jadi, tidak semua permasalahan langsung diadukan ke Pemerintah Pusat atau DPR RI. Apalagi tanpa data yang jelas.

Ia mengakui, kedatangannya ke Mesuji awal bulan lalu karena kecewa ada korban meninggal dari konflik masyarakat dengan perusahaan.  ’’Siapa sih nggak kecewa masyarakatnya meninggal? Tidak ada pemerintah yang senang masyarakat meninggal,’’ papar dia.

Tapi, lanjutnya, semua permasalahan ini dicari akar masalahnya. “Jadi jangan kita membuat masalah. Kalo orang nggak tahu masalah ngomong besar, itu provokator namanya. Belum tau masalah detil, sudah ngomong. Ngomong besar lagi. Jadi, provokatornya dia,” sergahnya.

Karena permasalahan ini sudah diambil alih tim gabungan pencari fakta (TGPF), dirinya tentu melihat langkah pemerintah pusat. “Kan presiden sudah bentuk tim, silakan, saya tunggu. Karena tim provinsi tergabung dalam tim pemerintah pusat tentunya. Di bawah kendali pusat, ya saya menunggu,” ujar dia.

Namun Oedin menolak jika harus memberikan pengakuan terhadap masyarakat yang menempati Register 45. Ia tidak akan memberikan identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP). Menurut dia, pemberian KTP memiliki prosedur. Dimana dalam negara hukum, orang yang pindah ke suatu daerah, pasti memiliki surat pindah.

’’Kalau orang nggak jelas asal usulnya, dikasih KTP, nanti ada orang Iran, minta KTP di Lampung. Kita lihat ada imigran lewat ke Australia, kalau dikasih gampangnya, minta hak, hak apa? Harus jelas. Ini kan negara hukum,’’ kata dia.

Terkait hak guna usaha (HGU) perusahaan yang diduga melanggar dan menjadi biang kerok permasalahan, dia berpegang aturan. Jika melanggar, dia mempersilakan pihak yang dirugikan mengajukan pelanggarannya. Jika melanggar pidana, maka silakan diajukan ke kejaksaan atau kepolisian.

’’Gitu dong. Kalo langgar aturan, aturan mana? Laporkan kepada yang keluarkan aturan, yang keluarkan izin. Bupati misalnya, cabut dong. Kan semua kalo dilakukan dengan tertib, dengan benar, sesuai aturan, nggak begini negara kita,” papar Oedin.

Terpisah, ketua Tim Pencari Fakta Komisi III untuk kasus Mesuji, Azis Syamsuddin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencabut izin PT Silva Inhutani, perusahaan yang mengelola lahan Register 45.
Masalahnya kata dia, Register 45 merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang penguasaanya dibawah Kementerian Kehutanan. Namun, izin yang diberikan oleh Kemenhut malah dialihfungsikan oleh perusahaan asal Malaysia itu.

Seharusnya, lahan ditanam tanaman hutan, tapi hasil kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Mesuji menemukan fakta bahwa lahan terebut ditanami tanaman perkebunan.  ’’Di atas lahan tersebut tidak boleh ditanam tanaman lain selain tanaman hutan. Kesalahanya ketika hutan itu dirubah menjadi perkebunan sawit, singkong dan nanas. Itu yang salah. Kementerian Kehutanan harus mencabut izinya,’’ kata Azis usai diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kemarin (21/12).

Bagaimana dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI)?  ’’Sama saja. PT BSMI juga harus di tutup,” tegas Politisi Golkar itu.

Karenanya, Komisi III DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) menyusul kasus perebutan lahan yang berujung kekerasan di Mesuji, di Lampung dan Sumatera Selatan. Usulan Panja ini akan akan dibahas dalam rapat pleno Komisi III pada 8 Januari 2012 mendatang.

’’Hasil panja nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, lebih kemasalah kebijakanya. Karena masalah sengketa ini kan bukan hanya di Lampung maupun di Sumsel, tapi hampir seluruh daerah di Indonesia,’’ jelasnya.

Azis juga mengaku heran terkait bertambahluasnya lahan milik PT Silva Inhutani, dari 10 ribu hektar (ha) menjadi 43 ribu hektar. Dikatakanya, pada tahun 1986, PT Silva Inhutani mengantongi izin perkebunan dengan luas lahan 10 ribu hektare. Dalam tahun 1997 izinnya dicabut dan tiba-tiba dalam tahun 2004 Inhutani kembali beroperasi dengan perluasan lahan menjadi 43 ribu hektar.  ’’Kita nanti juga akan panggil perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu di Panja,’’ ucapnya.

Rencananya, panja juga akan memanggil pihak Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat untuk mejelaskan kenapa bisa terjadi perluasan lahan tersebut.  ’’Kita juga akan panggil mereka (Kemenhut dan Pemda) di Panja, kenapa bisa bertambah. Pemda bilang itu Kementerian Kehutanan, tapi Kehutanan bilang itu urusan Pemda,’’ pungkasnya.

Sementara, Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Denny Indrayana kemarin turun ke Lampung. Dia langsung berkunjung ke Rumah sakit Imanuel Bandarlampung untuk mengumpulkan informasi kepada  Muslim (18) salah satu warga mesuji yang tertembak saat bentrok dengan oknum polisi.

’’Kami di beri waktu 30 hari dimulai tanggal 17 Desember kemarin untuk turun mencari fakta yang sebenarnya di Mesuji, untuk data awal, kami kesini dulu (menjenguk Muslim) dan besok (hari ini, red) kami akan ke Mesuji,’’ katanya, di rumah sakit Imanuel, kemarin (21/12).

Sementara, juru bicara TGPF Mesuji, Indriaswati mengatakan, kedatangan TGPF ke Lampung untuk memverifikasi keganjilan-keganjilan yang ada dalam proses kerusuhan warga mesuji di Register 45.’’Kami akan mengumpulkan data baik dari korban penembakan ataupun dari warga yang telah menduduki kawasan Register 45,”ungkapnya, kemarin.

Menyusuri Kampung Sodong, Tempat Pembantaian di Video Mesuji

Posted by Admin Lintas Berita December 22, 2011 No Comments »
Menyusuri Kampung Sodong, Tempat Pembantaian di Video Mesuji

Kampung Sodong menjadi perbincangan seiring mencuatnya video pembantaian warga dalam kasus sengketa dengan perusahaan perkebunan. Seperti apa kondisi di kampung tertua di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tersebut?

GUNAWAN SUTANTO, Mesuji

ADA dua cara untuk masuk Kampung Sodong. Yakni, lewat jalur darat dan sungai. Jalur darat hanya bisa dilakukan via Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Wilayah itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mesuji, Lampung.

Nah, pilihan kedua adalah menyeberangi Sungai Mesuji yang membelah Kabupaten Mesuji dan Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI. Karena nama yang sama, orang-orang lantas menyamakan dua daerah tersebut.

Dua daerah itu dulu masuk satu wilayah administratif. Yakni, Provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Setelah ada pemekaran, wilayah Mesuji sisi utara sungai, termasuk Sungai Sodong, masuk bagian Sumatera Selatan (Sumsel). Sedangkan Mesuji sisi selatan masuk Lampung.

Tidak mudah perjalanan menuju ke Kampung Sodong. Baik melalui jalur darat maupun sungai sama-sama susah. Kondisi jalannya amburadul. Minim aspal. Namun, kalau untuk menghemat waktu, menuju Kampung Sodong dengan menyusuri Sungai Sodong jauh lebih cepat daripada lewat darat.

Jawa Pos memulai perjalanan menuju Sungai Sodong lewat Simpang Pematang. Itulah kawasan paling ramai di Kabupaten Mesuji. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menyusuri beberapa desa di pinggir sungai. Salah satu di antaranya adalah Fajar Asri. Dari situlah titik paling efisien untuk menuju permukiman warga Sungai Sodong.

Simpang Pematang menuju Fajar Asri berjarak 30 kilometer dengan lama perjalanan sekitar dua jam. Medannya terjal. Di antara dua tempat itulah terdapat perkebunan kelapa sawit milik PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI). Perkebunan tersebut juga disengketakan warga. Dalam insiden beberapa waktu lalu, tujuh warga mengalami luka tembak.

Jalan masuk menuju perkebunan PT BSMI sangat terjal. Memang ada jalan beraspal, tapi hanya lima kilometer. Selepas itu adalah jalan tanah dan berbatu. Saat musim penghujan seperti sekarang, kondisi jalan tersebut makin parah. “Jalan ini makin rusak karena banyaknya truk-truk perambah yang masuk mengambil sawit,” ujar  Sugeng, salah seorang warga Mesuji yang tinggal di dekat perkebunan PT BSMI.

“Setiap hari jalan ini dilewati sekitar 50 truk dan kini sudah masuk musim penghujan. Jadi ya beginilah. Bukan lagi rusak, tapi sudah hancur,” sambungnya.

Kondisi itu diperparah ulah PT BSMI yang memblokade sejumlah jalur. Mereka menghancurkan jembatan-jembatan. Tujuannya, warga tidak bisa leluasa masuk ke perkebunan. Akibatnya, banyak jalan tidak bisa dilalui meskipun menggunakan sepeda motor.

Jawa Pos menembus jalur tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza yang dimodifikasi seperti kendaraan off road. “Kalau pakai mobil van gak pakai dobel gardan, ya sulit menembus medan,” kata Kopet, pemandu Jawa Pos.

Dia merupakan keturunan transmigran dari Jawa Tengah yang lahir dan besar di Lampung. Wajar bila Kopet begitu hafal jalur-jalur di Mesuji.

Perjuangan menuju Desa Fajar Asri sangat berat. Medannya bak jalur off road. Mobil yang kami tumpangi pun beberapa kali ngepot karena terjebak di jalur becek. Sampai di ujung Desa Fajar Asri, Sungai Sodong sudah terlihat. Hanya terpisah oleh Sungai Mesuji yang lebarnya sekitar 300 meter.

Untuk menyeberangi sungai, ada beberapa rakit milik warga. Tarifnya hanya Rp 5 ribu. Selain membawa orang, rakit itu bisa mengangkut maksimal tiga motor.

Ini kali kedua Jawa Pos menginjakkan kaki di desa tersebut. Selain lewat sungai, ada jalur darat dengan melihat terlebih dahulu menyambangi kantor PT Sumber Wangi Alam (SWA). Di kantor itulah pembantaian yang menewaskan karyawan dan warga Sungai Sodong terjadi. Perjalanan lewat jalur darat berjarak 50 kilometer memakan waktu 4 jam.

Di kantor PT SWA, sisa-sisa konflik masih terlihat. Misalnya, truk yang dalam video pembantaian digunakan untuk menempatkan kepala yang dipenggal. Begitu pula halnya dengan ceceran darah di tembok mes nomor E60 yang dihuni Asisten Manajer Hambali. Dia tewas ditusuk dan leher digorok hingga nyaris putus.

Seno, salah seorang pekerja PT SWA, mengatakan bahwa memang ada korban yang tewas dengan kepala terpenggal. “Kepalanya ditaruh di atas truk tersebut,” ujarnya.

Setelah kejadian tersebut, aktivitas pabrik vakum lima bulan. Baru dua bulan lalu kegiatan berangsur normal meskipun tidak semua karyawan kembali.

Dalam dua kali kunjungan ke Kampung Sodong itu, sambutan warga sangat berbeda. Ketika datang kali pertama dengan melalui jalur darat, warga tampak kurang bersahabat. Bisa jadi mereka takut dengan kedatangan orang asing.

“Sebenarnya kami ini sudah tenang. Tapi, dengan adanya berita tentang video ini, sebagian warga resah,” ujar Hanafi, salah seorang warga. Terlebih, ada tujuh warga yang dijadikan tersangka.

Pada kunjungan yang kedua, Jawa Pos disambut oleh Kepala Desa Sungai Sodong Ma’unah. Suasana menjadi lebih cair. Warga lebih berani terbuka. Ma’unah mengatakan bahwa suasana di wilayahnya tidak seseram yang dibayangkan orang. Dia juga menegaskan bahwa warganya bukanlah tukang jagal.

“Mengapa warga sampai berbuat seperti itu, ya karena kami duluan yang dilukai. Dua remaja kami dibunuh. Seorang di antara mereka malah digorok,” ujarnya.

Dua remaja yang terbunuh itu adalah Syaktu Macan, 19, dan Indra Syafei, 17. Ada dua versi soal awal kasus berdarah tersebut. Versi Ma’unah dan warga, dua remaja tersebut ketika itu hendak pergi membeli racun hama. Di tengah perjalanan, mereka memergoki aksi pekerja PT SWA yang memanen di lahan plasma.

Warga menganggap tanah tersebut masih dalam status quo. “Kami maupun mereka (PT SWA) seharusnya tidak boleh memanen di kawasan itu,” ujar Ma’unah yang menjadi Kades sejak 2002 itu.

Situasi memanas ketika datang anggota pamswakarsa yang biasa dikenal sebagai sebutan Wirasandi. Mereka kemudian terlibat adu mulut dengan dua remaja tadi. Versi warga, petugas pamswakarsalah yang terlebih dahulu memukul Syaktu. Hal itu langsung dibalas Indra. Situasi makin panas. Indra tewas digorok, sedangkan Syaktu ditusuk dengan menggunakan benda tajam.

Kabar tewasnya Indra memantik amarah warga. Mereka menyerbu kantor PT SWA. Menurut Ma’unah,  warga tujuh kampung ikut menyerbu kantor PT SWA. Yakni, Pagar Dewa, Sungai Sodong, Jurang Kuali, Tebing Suluh, Sungai Tepu, Pematang Panggang, dan Sungai Karang Sia. “Kampung-kampung itu masih bersaudara dengan kami,” jelasnya.

Penyerbuan itu berujung pada tewasnya lima orang dari PT SWA. Dua orang di antara mereka dipenggal dan seorang lagi kepalanya nyaris putus. Prinsip orang Sungai Sodong memang nyawa harus dibalas nyawa. Apalagi jika mereka merasa tidak bersalah. “Warga sini ini kalau salah pasti takut. Jadi, kalau mereka seperti itu, tentu merasa benar,” kata Ma’unah.

Lain lagi cerita versi PT SWA dan polisi. Menurut mereka, Syaktu dan Indra tertangkap basah mencuri sawit di lahan plasma. Mengenai hal itu, Ma?unah mencari jalan tengah. “Begini, kalaupun mereka mencuri, seharusnya ada hukumannya. Bukan langsung dibantai seperti itu,” katanya.

Perseteruan antara warga dan PT SWA sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, tidak sampai berujung kepada pembunuhan. Situasinya berbeda ketika PT SWA mulai menggunakan tenaga pamswakarsa dari Palembang dua bulan sebelum kejadian. “Waktu perkebunan PT SWA dijaga oleh anggota Brimob, kami tidak ada masalah meskipun ada warga yang tertangkap mencuri,” ungkap Kunci Syafei, warga Sungai Sodong.

Menurut dia, anggota Brimob cenderung lebih persuasif dengan warga. Bahkan, ada oknum Brimob yang sengaja membiarkan warga memanen sawit di lahan plasma asalkan memberikan mel-melan (pungli).

Terlepas dari kasus pembunuhan tersebut, Sungai Sodong selama ini dikenal sebagai daerah yang rawan. Warga di OKI tidak berani keluar masuk perkebunan di dekat Sungai Sodong. Hal itu terjadi karena ada kabar bahwa banyak warga Sungai Sodong yang memiliki senjata rakitan dan kerap menyerang.

Namun, kabar tersebut dibantah Ma’unah. Menurut dia, jika warga desanya memang menakutkan, tentu para transmigran tidak betah tinggal di sana. Faktanya, sudah puluhan tahun para transmigran tinggal di Sodong secara damai.

Itulah yang dirasakan Ngadi, 73. Salah seorang transmigran asal Jawa Tengah itu tinggal di Sodong sejak 1971. “Kalau ada yang nakal, ya mungkin yang remaja. Kalau orang tuanya, baik-baik kok,” ujarnya.

Di luar image yang menyeramkan, Kampung Sodong sebenarnya menyimpan potensi keindahan, baik alam maupun warganya. JIka dibandingkan dengan warga di Mesuji lainnya, warga Sungai Sodong cenderung berkulit putih. “Perempuan-perempuan di sini memang cantik,” papar Kopet.

Warga Sungai Sodong tinggal di rumah-rumah panggung. Bagian bawah digunakan untuk garasi dan tempat nongkrong. Melihat koleksi mobil warga Sungai Sodong, mereka tak ubahnya warga menengah ke atas. Ada Suzuki Escudo, Ford Ranger, dan Mitsubishi Strada. “Banyak warga di sini yang sukses sebagai pengusaha kayu sebelum banyak diungkap kasus illegal logging,” ujarnya.

Flickr Stream

Our Sponsors

advertisement advertisement advertisement